Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode telah menjadi babak penting dalam sejarah Indonesia, dengan berbagai kebijakan yang ambisius dan beragam capaian yang diraih. Namun, menjelang berakhirnya masa jabatannya, tidak sedikit permasalahan yang muncul, menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai kebijakan yang diambil Jokowi cenderung memicu keresahan dan mengundang kritik, baik dari sisi hukum, ekonomi, hingga lingkungan.
Salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan adalah perubahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Keputusan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai langkah yang membuka peluang manipulasi politik demi kepentingan segelintir elite. Selain itu, kebijakan Jokowi terkait melegalkan ekspor pasir laut hingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan juga menjadi isu panas yang terus bergulir, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Sebelum membahas lebih lanjut kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan Jokowi, penting untuk memahami tanggung jawab besar seorang pemimpin dalam pemerintahan. Kepemimpinan bukan sekadar menjalankan tugas-tugas administratif, melainkan tentang mengelola negara, mengambil kebijakan yang berdampak pada jutaan kehidupan, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden sebagai kepala negara memikul tanggung jawab ini, dan setiap kebijakan yang diambil akan mencerminkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami kebutuhan dan harapan rakyatnya.
Namun, banyak masyarakat Indonesia merasa bahwa berbagai kebijakan Jokowi justru menimbulkan permasalahan baru. Ambil contoh, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dibentuk dengan tujuan mulia, yaitu membantu masyarakat memiliki hunian yang layak. Sayangnya, program ini dinilai memberatkan karena mewajibkan seluruh pekerja produktif yang memiliki pendapatan minimal UMR untuk menyumbangkan 3% dari gajinya. Dampak ekonominya cukup besar, terutama bagi sektor industri manufaktur yang khawatir akan kenaikan harga produk dan pengurangan karyawan sebagai langkah penghematan.
Permasalahan lain yang tak kalah kontroversial adalah keputusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini direspons dengan protes oleh berbagai kelompok masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk manipulasi demi kepentingan politik tertentu. Banyak yang beranggapan bahwa perubahan ini semakin memperlebar ruang bagi oligarki politik untuk menguasai pemilihan kepala daerah, yang akhirnya memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.
Selain itu, kebijakan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan lingkungan. Banyak organisasi lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengkhawatirkan dampak pengerukan pasir laut yang berpotensi menyebabkan abrasi dan penurunan muka tanah, memperbesar risiko banjir dan erosi, serta mengancam ekosistem laut. Keputusan ini dianggap mengorbankan kelestarian lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Tidak hanya itu, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan juga menjadi sorotan, terutama dari sisi pembiayaan dan dampak ekologis. Meski proyek ini dipandang sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan, kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan defisit anggaran terus mengemuka. Pendanaan yang mencapai ratusan triliun rupiah belum sepenuhnya terjamin, dan dampak lingkungan, seperti deforestasi dan konflik manusia dengan satwa liar, juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.
Dari berbagai kebijakan kontroversial ini, kita bisa menarik pelajaran penting: menjadi pemimpin bukanlah tugas mudah. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye. Namun, realita pemerintahan tidaklah semudah itu. Seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan situasi yang terus berubah, tanpa mengorbankan prinsip atau merugikan kepentingan rakyat.
Konsistensi dan integritas adalah dua hal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Konsistensi berarti menjalankan program-program yang telah direncanakan, meskipun tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dari perkiraan. Sementara itu, integritas berarti tidak memihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi menjaga keseimbangan demi kebaikan seluruh rakyat.
Dalam hal ini, kepemimpinan Jokowi memunculkan perdebatan tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Apakah seorang pemimpin harus kaku dalam prinsip atau luwes dalam menghadapi situasi yang dinamis? Kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, namun tetap berpegang teguh pada tujuan awal yaitu kesejahteraan rakyat.
Akhir kata, di era Jokowi kita menyaksikan berbagai upaya untuk membawa perubahan di Indonesia. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus, dan sering kali menemui tantangan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Tantangan yang dihadapi Jokowi mengingatkan kita bahwa kepemimpinan adalah tentang keseimbangan antara visi besar dan langkah kecil yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Penulis : Tarmadi, Fitria, Siti Humairah, Naufal, Latifah, Selviyah, Alifa, Intan, Maharani, Sahila, dan Arjuna / Mahasiswa Pendidikan Sosiologi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
